PENGERTIAN HUKUM: Tujuan, Unsur, Pengelompokan, Jenis & Sumber Hukum

Pengertian Hukum – Secara sederhana, hukum adalah peraturan yang mengatur norma dan sanksi dari setiap pelanggaran yang dilakukan. Setiap negara mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri yang berbeda antara satu dan yang lainnya.

Sebagai negara hukum, Indonesia sendiri mempunyai hukum-hukum yang berasal dari berbagai sumber, seperti adat, agama dan hukum yang berasal dari bangsa penjajah.

Di artikel ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hukum, mulai dari pengertian hukum, tujuan, sumber serta hukum yang berlaku di Indonesia.

Pengertian Hukum

pengertian hukum
torontocaribbean

Hukum ialah sistem peraturan yang mengatur norma-norma dan sanksi-sanksi dengan tujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan.

Di bawah ini adalah pendapat beberapa sumber dan ahli mengenai pengertian hukum, di antaranya sebagai berikut.

  • Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), hukum ialah adat atau peraturan yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dan sebagainya.
  • Menurut Aristoteles, hukum juga berlaku pada hakim itu sendiri, tidak hanya berupa kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku pada masyarakat saja. Artinya, hukum tidak hanya diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja.
  • Menurut Karl Max, hukum merupakan cerminan dari hubungan hukum ekonomis masyarakat dalam suatu tahap perkembangan tertentu.
  • Menurut M. Meyers, hukum ialah aturan-aturan yang di dalamnya berisi pertimbangan kesusilaan. Ditujuan pada tingkah laku manusia dalam sebuah masyarakat serta menjadi acuan bagi para penguasa negara.
  • Menurut Austin, hukum adalah peraturan yang dibuat guna memberikan bimbingan pada makhluk berakal yang berkuasa atasnya.

Hukum dapat menjadi alat yang bisa digunakan untuk menegakkan dan mencari keadilan. Sebab itu, masyarakat berhak mendapat pembelaan di depan hukum.

Hukum sendiri bisa berupa hukum tidak tertulis atau hukum tertulis. Dan bagi siapapun yang melanggar hukum, terdapat sanksi dan hukuman.

Tujuan Hukum

hukum
ceramahmotivasi.com

Hukum bertujuan untuk:

  • Mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat;
  • Menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat;
  • Menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat;
  • Memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi setiap anggota masyarakat;
  • Kedamaian hidup manusia berupa ketertiban ekstern antarpribadi dan ketenangan intern pribadi;
  • Sebagai sarana penegak dalam proses pembangunan;
  • Menyelenggarakan keadilan, ketertiban, kebenaran, kententeraman, serta perdamaian sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan; dan
  • Mewujudkan dan melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Unsur-Unsur Hukum

www.yardi.com

Di dalam setiap hukum yang ada di dunia, terdapat beberapa unsur. Adapun beberapa unsur hukum adalah sebagai berikut.

1. Hukum Mengatur Tingkah Laku Masyarakat

Artinya, setiap perilaku dalam interaksi manusia di dalam masyarakat diatur dalam hukum. Dalam hal ini ada larangan dan perintah serta sanksi-sanksi yang mengikuti.

2. Hukum Dibuat oleh Lembaga Khusus/Pihak yang Berwenang

Hukum dibuat melalui suatu lembaga atau badan resmi yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Sebagai contoh adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibuat oleh negara, dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Legislatif.

3. Peraturan Bersifat Memaksa

Hukum adalah suatu peraturan yang sifatnya memaksa. Jadi, setiap individu di dalam suatu masyarakat harus mematahui hukum yang berlaku dan akan dikenakan sanksi bila melakukan pelanggaran.

4. Sanksi/Hukuman bagi Pelanggar Hukum

Di dalam hukum juga dijelaskan mengenai aturan serta sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggarnya. Adapun sanksi atau hukuman yang diberikan kepada setiap pelanggar hukum disesauikan dengan aturan perundang-undangan yang telah disepakati.

Sumber Hukum

materisekolah.co,id

Sumber hukum meliputi apa pun yang menciptakan aturan-aturan dan mempunyai kekuatan-kekuatan yang sifatnya memaksa, yaitu aturan-aturan yang bila dilanggar menyebabkan sanksi nyata dan tegas. Di antara sumber-sumber hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang

Suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan, dan dipelihara oleh penguasa negara.

  • Dalam arti material ialah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, mengikat secara umum jika dilihat dari isinya, seperti yang diatur dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966.
  • Dalam arti formal adalah keputusan yang dikeluarkan dan melibatkan pemerintah dalam pembuatannya disebut sebagai undang-undang.

2. Kebiasaan (adat)

Perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama, kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat.

Apabila ada tindakan atau perilaku yang berlawanan dengan kebiasaan tersebut, hal ini disebut sebagai pelanggaran.

3. Keputusan hakim (yurisprudensi)

Keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama.

4. Traktat (treaty)

Perjanjian yang mengikat warga negara dari negara yang bersangkutan. Traktat juga merupakan perjanjian formal antara dua negara atau lebih yang khusus menyangkut bidang ekonomi dan politik.

5. Pendapat sarjana hukum (doktrin)

Pendapat para ilmuwan atau para sarjana hukum terkemuka yang mempunyai pengaruh atau kekuasaan dalam pengambilan keputusan.

Pengelompokkan Hukum

Ada beberapa pengelompokan hukum yang dapat diketahui.

  • Hukum berdasarkan isinya: hukum privat dan hukum publik.
  • Hukum berdasarkan sumbernya: hukum adat, hukum undang-undang, traktat, yurisprudensi, dan doktrin.
  • Hukum berdasarkan bentuknya: hukum tidak tertulis dan tertulis.
  • Hukum berdasarkan tempat berlakunya: hukum nasional dan internasional.
  • Hukum berdasarkan waktu: ius constitutum, ius constituendum, dan hukum asasi.
  • Hukum berdasarkan cara mempertahankannya: hukum material dan hukum formal.
  • Hukum berdasarkan sifatnya: hukum yang mengatur dan hukum yang memaksa.
  • Hukum berdasarkan wujudnya: hukum subjektif dan hukum objektif.

Jenis-Jenis Hukum

thesun.co.uk

1. Hukum Berdasarkan Isinya

  • Hukum privat, yakni hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia berdasarkan kepentingan. Beberapa contoh hukum privat adalah; hukum sipil, hukum perdata, hukum dagang.
  • Hukum publik, yakni hukum yang mengatur hubungan setiap individu di dalam masyarakat dengan negara dan berkaitan dengan kepentingan umum. Contohnya, hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara.

2.  Hukum Berdasarkan Sumbernya

  • Hukum undang-undang, yaitu hukum yang telah tertera pada peraturan perundang-undangan.
  • Hukum adat, ialah hukum yang dibuat berdasarkan peraturan-peraturan kebiasaan di suatu daerah.
  • Hukum traktat, yaitu perjanjian yang dibuat dan dirancang antara dua negara atau lebih dalam bidang keperdataan.
  • Hukum yurisprudensi, adalah hukum yang dibuat berdasarkan putusan hakim terdahulu untuk menyelesaikan perkara yang sama.
  • Hukum doktrin, yaitu suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan pendapat seseorang atau beberapa orang ahli hukum dan disepakati semua pihak.

3. Hukum Berdasarkan Bentuknya

  • Hukum tertulis, hukum yang ada pada beragam kitab perundang-undangan.
  • Hukum tidak tertulis, hukum yang aplikatif di masyarakat dan ditaati, walaupun tidak tertulis.

4. Hukum Berdasarkan Tempat Berlakunya

  • Hukum nasional, yakni hukum yang berlaku hanya di dalam wilayah atau teritorial suatu negara.
  • Hukum internasional, adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antarnegara di dalam dunia internasional.

5. Hukum Berdasarkan Waktunya

  • Ius constitutum, yakni hukum positif yang berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu dalam suatu daerah.
  • Ius constituendum, hukum yang diinginkan berlaku di masa mendatang.
  • Hukum asasi, yakni hukum alam yang berlaku di semua tempat, di segala waktu, dan bagi segala bangsa di dunia.

6. Hukum Berdasarkan Cara Mempertahankannya

  • Hukum material, yakni hukum yang mengatur mengenai kepentingan serta hubungan di mana berupa perintah-perintah dan larangan.
  • Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material.

7. Hukum Berdasarkan Sifatnya

  • Hukum yang memaksa, hukum yang bersifat mutlak dan memaksa, apa pun
  • Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang boleh dikesampingkan jika pihak-pihak yang bersangkutan telah memiliki peraturan sendiri.

8. Hukum Berdasarkan Wujudnya

  • Hukum objektif, yaitu hukum yang ada di dalam suatu negara dan berlaku secara umum.
  • Hukum subjektif, yaitu hukum yang berlaku pada pihak-pihak tertentu saja atau disebut juga dengan hak.

Sistem Hukum di Indonesia

hull.ac.uk

Berdasarkan UUD 45 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, segala penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum.

Sistem hukum Indonesia disusun dari penggabungan hukum adat, hukum agama, dan hukum negara Eropa, terutama Belanda, sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia.

Karena panjangnya sejarah terbentuknya negara Indonesia, sistem hukum yang dianut negara ini juga mengalami banyak perubahan.

Hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan hubungan antarsatu orang dengan orang lainnya. Hal tersebut dinamakan dengan kaidah hukum, yaitu peraturan-peraturan kemasyarakatan.

Sistem hukum bersifat mengikat dan memaksa yang menjadi dasar atau panduan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kaidahnya.

Sistem hukum yang diterapkan oleh Indonesia saat ini adalah sistem hukum pidana dan sistem hukum perdata.

1. Hukum Pidana

adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan terhadap kepentingan umum. Akibat dari perbuatan tersebut bisa diancam dengan hukuman yang mengakibatkan siksaan bahkan penderitaan.

Adapun yang termasuk dalan kepentingan umum berupa negara, lembaga-lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintahan, jiwa dan raga warga sipil, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik atau hak benda.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang terbagi lagi menjadi dua, yakni hukum pidana materiel dan hukum pidana formal.

  • Hukum pidana materiel mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi) yang diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  • Hukum pidana formal mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiel, yang telah disahkan dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Hukum Perdata

diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan-kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat Indonesia.

Hukum perdata dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

  • Hukum tentang diri sendiri: hukum yang mengatur manusia sebagai subjek dalam hukum;
  • Hukum keluarga: hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang timbul dari sebuah hubungan keluarga. Contoh: perkawinan, kekayaan antara suami dan istri, curatele, dan perwalian;
  • Hukum kekayaan, hukum yang bisa dinilai dengan uang, yang mana artinya hak dan kewajiban orang tersebut dinilai dengan uang; dan
  • Hukum waris, hukum yang mengatur tentang kekayaan atau benda saat seseorang sudah meninggal.

Hukum perdata lebih menitikberatkan mengenai peraturan hubungan antarperorangan atau kepentingan perorangan (privat).

Jadi, secara garis besar, hukum pidana dan perdata memiliki perbedaan, di antaranya sebagai berikut.

  • Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, sementara hukum perdata menitikberatkan pada kepentingan perorangan.
  • Hukum pidana bersifat ultimatum remedium (upaya terakhir) untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebab itulah terdapat sanksi yang bersifat memaksa apabila peraturannya dilanggar. Berbeda dengan hukum perdata yang masih bisa didiskusikan secara kekeluargaan dengan pihak-pihak terkait. Jika bisa diupayakan, tidak perlu diproses menjadi hukum pidana.
  • Hukum pidana hanya boleh ditafsirkan menurut arti kata dalam Undang-Undang Pidana itu sendiri, sedangkan hukum perdata memperbolehkan untuk mengadakan macam-macam interprestasi terhadap Undang-Undang Hukum Perdata.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *