PERJANJIAN RENVILLE : Latar Belakang, Tokoh dan Isi Perjanjian Renville, LENGKAP!

Perjanjian Renville adalah perjanjian yang dilakukan oleh Belanda dan Indonesia yang hasilnya ditandatangani di tanggal 17 Januari 1948 di geladak USS Renville, kapal perang Amerika yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Perundingan renville yang kemudian menghasilkan perjanjian renville dilakukan pada tanggal 8 Desember 1947 dengan ditengahi oleh Belgia, Australia dan Amerika Serikat yang disebut juga dengan nama Komisi Tiga Negara atau KTN.

KTN sendiri adalah sebuah badan arbitase yang berdiri atas persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas untuk mengawasi gencatan senjata dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Belanda dan Indonesia.

Latar Belakang Perjanjian Renville

Perundingan renville dilatarbelakangi oleh situasi yang memanas selepas Belanda melanggar kesepakatan dalam perjanjian Linggarjati hingga kemudian melakukan agresi militer pertamanya ke Indonesia.

Agresi militer Belanda ke Indonesia mendapat tentangan dari dunia luar, termasuk Amerika Serikat dan Inggris yang notabene adalah sekutu Belanda. Kemudian Australia dan India mengusulkan keadaan yang terjadi di Indonesia dibahas dalam rapat dewan keamanan PBB.

Pada tanggal 1 Agustus 1947 dewan keamanan PBB mendesak pihak Belanda dan Indonesia melakukan gencatan senjata yang beberapa hari kemudian, tepatnya 4 Agustus 1947, kedua belah pihak mengumumkan untuk gencatan senjata yang juga menandai berakhirnya Agresi militer Belanda ke 1.

Pada tanggal 18 September 1947. DK PBB atau dewan keamanan PBB membentuk sebuah komisi yang kemudian dikenal dengan sebutan KTN atau Komisi Tiga Negara. yang anggotanya terdiri dari Australia (Richard Kirby), Belgia (Paul van Zeeland) dan Amerika Serikat (Frank Graham).

Tugas KTN di Indonesia adalah membantu penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda. Dalam usahanya untuk mendamaikan antara kedua pihak tersebut maka KTN mengusulkan agar pihak yang bersengketa untuk melakukan perundingan. Hingga kemudian terjadilah perundingan di kapal perang Renville yang melahirkan perjanjian Renville.

Tokoh dan Isi Perjanjian Renville

Tokoh tokoh atau delegasi yang hadir dalam perundingan yang dilakukan di kapal perang Renville tersebut diantaranya:

• Delegasi Republik Indonesia : Amir Syarifuddin (ketua), Haji Agus Salim (anggota), Ali Sastroamidjojo (anggota), Dr.Coa Tik Len (anggota), Dr. J.Leimena (anggota) dan Nasrun (anggota).
• Delegasi Belanda R. Abdulkadir Wijoyoatmojo (ketua), Mr.H.A.L van Vredenburgh (anggota), Dr. Chr. Soumoki (anggota) dan Dr. P.J. koets(anggota)
• Frank Graham (ketua), Paul van Zeeland (anggota) dan Richard Kirby (anggota) ketiga orang ini adalah anggota KTN yang bertugas sebagai mediator utusan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB

Dalam perundingan renville delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin, Sedangkan Belanda dipimpin R. Abdulkadir Wijoyoatmojo seorang Indonesia yang berpihak pada belanda.

Isi Perjanjian Renville

Terdapat beberapa poin kesepakatan yang menjadi hasil dari perundingan Renville, diantaranya:

• Wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda hanya, Yogyakarta,Jawa Tengah dan Sumatera
• TNI harus ditarik mundur dari Jawa Barat dan Jawa Timur atau wilayah-wilayah kekuasaan Belanda
• Disetujuinya garis demarkasi yang menjadi pemisah antara wilayah Indonesia dengan daerah pendudukan Belanda.

Kurang lebih 3 poin tersebutlah yang menjadi inti penting dari hasil perjanjian Renville. Dalam perjanjian tersebut wilayah kekuasaan Republik Indonesia di pulau jawa hanya meliputi wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Perjanjian ini dinilai sangat merugikan Indonesia karena wilayah Republik Indonesia yang semakin sempit. Keadaan semakin bertambah parah ketika Belanda melakukan Blokade ekonomi pada wilayah-wilayah kekuasaan RI.

Hasil perundingan renville memperlihatkan kekalahan dalam perjuangan diplomasi. Selain itu TNI juga harus meninggalkan wilayah-wilayah pertahanan yang susah payah dibangun di wilayah jatim dan Jabar untuk kemudian hijrah ke Yogyakarta.

Hasil ini mendapat tentangan keras dari partai politik seperti PNI atau Partai Nasional Indonesia dan juga Masyumi. Suhu politik pun memanas hingga kemudian kabinet Amir Syarifuddin jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden seokarno di tanggal 23 Januari 1948. Kabinet amir pun bubar dan berganti dengan kabinet Hatta.

Pasca Perjanjian Renville

Beberapa peristiwa penting yang terjadi selepas perjanjian Renville diantaranya adalah peristiwa hijrahnya Pasukan Siliwangi dari Jawa Barat menujuu wilayah kekuasaan RI di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

1. Hijrahnya Divisi Siliwangi 

Selepas perjanjian renville, Seluruh prajurit TNI yang ada di hutan, gunung-gunung dan tempat lainnya diperintahkan untuk hijrah dari wilayah jawa barat menuju Yogyakarta dan Jawa Tengah yang notabene adalah wilayah kekuasaan Republik Indonesia yang diakui dalam perjanjian.

Prajurit yang ikut hijrah diperkirakan mencapai 30.000 orang. Diantara para prajurit tersebut ada juga yang membawa serta anak istri atau keluarganya. Dalam perjalanan hijrah menuju Yogyakarta dan Jateng, para prajurit disambut antusias oleh warga yang berderet di pinggiran jalan sambil meneriakan kata  “Merdeka .. Merdeka ..” walaupun kemudian diantisipasi oleh para tentara belanda yang ikut mengawal dengan menembakan senjata ke udara.

2. Peristiwa berdirinya Negara Islam Indonesia

Peristiwa berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) pasca Perjanjian Renville adalah salah satu dampak dari perjanjian yang merugikan Indonesia. Perjanjian Renville adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia pada 17 Januari 1948 di kapal perang Amerika USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Perjanjian ini mengakibatkan Indonesia harus menyerahkan sebagian besar wilayahnya kepada Belanda, termasuk daerah Jawa Barat yang menjadi basis perjuangan NII.

NII adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia, yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. NII didirikan pada 7 Agustus 1949 di Desa Cisampih, Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai bentuk penolakan terhadap Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. NII juga menentang kehadiran Belanda di Indonesia, dan melakukan aksi gerilya untuk mengusir penjajah. NII bertahan hingga tahun 1962, ketika Kartosoewirjo ditangkap dan dieksekusi oleh pemerintah Indonesia.

Peristiwa berdirinya NII pasca Perjanjian Renville menunjukkan bahwa perjanjian tersebut tidak hanya mempengaruhi hubungan antara Indonesia dan Belanda, tetapi juga memicu konflik internal di Indonesia, antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam3. Perjanjian Renville juga menjadi salah satu faktor yang mendorong Indonesia untuk melakukan perundingan Roem-Royen, yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949.

Kesimpulan

Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 di kapal perang Amerika USS Renville. Perjanjian ini merupakan hasil dari usaha PBB untuk menengahi konflik kedua negara setelah Agresi Militer Belanda I. Perjanjian ini mengatur tentang gencatan senjata dan pembagian wilayah kekuasaan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia harus menyerahkan sebagian besar wilayahnya kepada Belanda, termasuk Jawa Barat yang menjadi basis gerakan Negara Islam Indonesia (NII).

Belanda juga tetap berdaulat atas Indonesia hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS), yang memiliki kedudukan sejajar dengan Uni Indonesia Belanda. Indonesia hanya mendapat janji referendum di wilayah jajahan Belanda di Jawa, Madura, dan Sumatera. Perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia dan menimbulkan konflik internal antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Perjanjian ini juga menjadi salah satu faktor yang mendorong Indonesia untuk melakukan perundingan Roem-Royen, yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949.