KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER : Pengertian, Tujuan, Macam & Jenis Jenisnya

Kebijakan Fiskal dan Moneter – Kebijakan ekonomi yang digunakan sebuah negara terdiri dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Menggunakan kombinasi kebijakan ini negara dapat mengusahakan kestabilan ekonomi dan mensejahterakan masyarakatnya.

Dalam artikel singkat ini, mari melihat lebih dekat apa itu pengertian jenis-jenis kebijakan fiskal dan apa itu pengertian, tujuan dan jenis jenis kebijakan moneter.

Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi makro yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengatur kondisi keuangan dan pendapatan negara. Kebijakan fiskal berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan negara dan alokasi pengeluaran negara, yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan pemerintah untuk mengarahkan ekonomi negara, meningkatkan pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat.

 

Tujuan Kebijakan Fiskal

Tujuan utama kebijakan fiskal adalah kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Jika dirinci, berikut adalah tujuan kebijakan fiskal

• Meratakan Kesejahteraan Masyarakat

Hal ini dapat dilihat dalam penarikan pajak. Contohnya saja pada kasus orang kaya yang diberi pajak yang lebih tinggi. Hasil penarikan pajak tersebut akan digunakan untuk subsidi kesehatan masyarakat yang membutuhkan.

• Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah bisa memacu pertumbuhan bisnis dengan memberi potongan pajak pada usaha kecil. Hal lain yang bisa dilakukan adalah memberi subsidi pada UKM agar makin banyak lapangan kerja yang tumbuh.

• Meningkatkan Distribusi Pendapatan

Penentuan kebijakan batas upah minimum adalah salah satu bentuk kebijakan fiskal. Hal ini dilakukan untuk membuat pendapatan seseorang selalu proporsional dengan kondisi ekonomi di daerahnya.

• Meningkatkan Pembangunan Nasional

Hal ini berhubungan dengan pengeluaran pemerintah. Pemerintah biasanya harus mengeluarkan uang untuk menjaga fasilitas umum seperti jalan, jembatan dan masih banyak lagi. Pengeluaran ini tentu berasal dari pendapatan fiskal pemerintah yaitu pajak dan bea cukai.

 

Fungsi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memiliki beberapa fungsi, antara lain:

• Fungsi otoritas, yaitu fungsi yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi masyarakat, seperti menetapkan pajak, tarif, bea, dan lain-lain.
  Fungsi perencanaan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan nasional, yang mencakup visi, misi, tujuan, strategi, program, dan anggaran.
• Fungsi pengawasan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan fiskal, yang meliputi audit, laporan, dan akuntabilitas.
• Fungsi alokasi, yaitu fungsi yang berkaitan dengan penentuan dan penyaluran sumber-sumber penerimaan negara untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan lain-lain.
• Fungsi stabilisasi, yaitu fungsi yang berkaitan dengan pengaturan dan penyesuaian penerimaan dan pengeluaran negara untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas ekonomi makro, seperti pertumbuhan, inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran.
• Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang berkaitan dengan pemerataan dan keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan antara berbagai kelompok masyarakat, seperti antara kaya dan miskin, antara pusat dan daerah, antara sektor formal dan informal, dan lain-lain.

 

Bentuk Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain:

• Kebijakan fiskal fungsional, yaitu kebijakan fiskal yang berdasarkan pada fungsi-fungsi pemerintah, seperti fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, stabilisasi, dan distribusi.
• Kebijakan fiskal sengaja, yaitu kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah secara sadar dan terencana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti meningkatkan pertumbuhan, mengatasi krisis, atau mengurangi ketimpangan.
• Kebijakan fiskal tidak disengaja, yaitu kebijakan fiskal yang terjadi secara otomatis atau tidak terduga sebagai akibat dari perubahan-perubahan ekonomi, seperti perubahan pendapatan, harga, atau permintaan.

 

Jenis Jenis Kebijakan Fiskal

Jenis kebijakan fiskal yang paling sering dibahas adalah kebijakan berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah mendapatkan uang tentunya paling banyak dari pajak dan bea cukai, walaupun ada juga pendapatan dari hibah.

Nah, dari pendapatan dan pengeluaran tersebut dibentuklah neraca pendapatan dan pengeluaran negara. Pemerintah melakukan kebijakan fiskal untuk mengontrol neraca tersebut. Berikut adalah jenis – jenis kebijakan fiskal yang biasa digunakan

• Kebijakan Fiskal Surplus

Kebijakan fiskal surplus jarang sekali dilakukan. Hal ini karena dinilai tidak efektif dalam mendorong ekonomi. Kebijakan ini mengharuskan pendapatan pemerintah harus lebih tinggi daripada pengeluarannya.

Walaupun tidak efektif, kebijakan ini baik jika terjadi krisis akibat inflasi yang terlalu tinggi. Peningkatan pajak akan menyerap peredaran uang dan akhirnya menghindari inflasi yang terlalu tinggi.

• Kebijakan Fiskal Defisit

Kebijakan fiskal ini adalah yang paling banyak digunakan. Kebijakan ini mengharuskan jumlah pengeluaran pemerintah lebih besar dari pendapatan. Untuk menyeimbangkan hal neraca, pemerintah biasanya mengambil utang luar negeri untuk hal ini.

Bahaya penggunaan kebijakan ini adalah pembengkakan nilai hutang. Pemerintah harus menjaga nilai hutang agar tidak berlebih dan masih memungkinkan untuk dibayar.

• Kebijakan Fiskal Seimbang

Kebijakan ini berupa penyeimbangan antara pengeluaran dan pendapatan negara. Tujuan kebijakan ini adalah menghasilkan nilai 0 dari perbedaan pendapatan dan pengeluaran. Kelebihan kebijakan ini adalah tidak diperlukannya pinjaman dari luar negeri untuk membayar pengeluaran yang berlebih.

Tapi kelemahan yang harus diterima adalah keterbatasan pengeluaran. Jika pengeluaran harus selalu sama dengan pendapatan, pemerintah tidak akan siap menghadapi pengeluaran mendadak seperti bencana alam besar.

• Kebijakan Fiskal Dinamis

Kebijakan ini adalah yang paling fleksibel. Saat normal, bentuknya mirip kebijakan fiskal seimbang. Seiring perubahan waktu, pemerintah dapat mengubah ukurannya sesuai dengan situasi. Hal ini tentu terlihat baik, tapi kekurangan dari kebijakan ini adalah proses birokrasinya.

Perubahan tingkat pengeluaran pemerintah dan aturan penarikan pajak harus sering diubah jika menggunakan kebijakan ini.

Mudah – mudahan penjelasan di artikel ini dapat membantu Anda memahami kebijakan moneter dan fiskal.

Contoh Kebijakan Fiskal

Berikut adalah beberapa contoh kebijakan fiskal yang pernah atau sedang dilakukan di Indonesia:

Insentif pajak selama pandemi Covid-19, yaitu kebijakan fiskal yang memberikan keringanan atau pembebasan pajak bagi sektor-sektor yang terdampak pandemi, seperti UMKM, pariwisata, manufaktur, dan kesehatan1. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban dan meningkatkan daya tahan usaha, serta mendorong pemulihan ekonomi.

Meningkatkan anggaran untuk penanganan Covid-19, yaitu kebijakan fiskal yang menambah alokasi pengeluaran negara untuk berbagai kegiatan terkait penanganan Covid-19, seperti vaksinasi, bantuan sosial, perlindungan tenaga kesehatan, dan stimulus ekonomi1. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan laju penularan, menangani dampak kesehatan, dan mengurangi dampak sosial ekonomi.

Menerbitkan surat utang negara (SUN), yaitu kebijakan fiskal yang menjual surat berharga yang diterbitkan pemerintah kepada investor dalam atau luar negeri, dengan imbalan bunga yang harus dibayar secara berkala5. Kebijakan ini bertujuan untuk membiayai defisit anggaran, memenuhi kebutuhan pembiayaan, atau mengelola profil hutang.

 

Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan ekonomi makro yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter dalam rangka mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Jumlah uang yang beredar di masyarakat berpengaruh terhadap tingkat permintaan dan penawaran barang dan jasa, tingkat harga, tingkat bunga, tingkat investasi, tingkat konsumsi, tingkat tabungan, tingkat pendapatan, tingkat pertumbuhan, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan neraca pembayaran.

Oleh karena itu, kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi makro, seperti menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Faktor – faktor moneter yang dipengaruhi di sini adalah

• Jumlah uang beredar
• Tingkat inflasi
• Nilai suku bunga
• Nilai bunga kredit
• Nilai tukar mata uang

Secara bahasa, kebijakan moneter terdiri dari kata kebijakan dan moneter. Kebijakan di sini bisa memiliki sebuah arti pemikiran, keahlian dan kepandaian yang dirangkai untuk membuat rencana dalam menjalankan suatu pekerjaan. Kata moneter sendiri juga bisa diartikan uang atau hal yang berkaitan dengan uang. Nah, jika disatukan kebijakan moneter berarti sesuatu yang didesain dengan pemikiran untuk mengatur masalah uang.

Dalam penggunaan kebijakan ini, pemerintah berusaha mengatasi masalah ekonomi seperti inflasi, pengangguran dan kelancaran perdagangan internasional. Nah, keputusan penggunaan kebijakan moneter berbeda tergantung negaranya. Di Indonesia, kebijakan moneter ada ditangan Bank Indonesia. Pemerintah hanya perlu menyetujui ataupun menolak ajuan kebijakan dari BI.

Tujuan Kebijakan Moneter

Dalam penggunaan kebijakan moneter, hal ini tidak berupa aturan statis. Kebijakan ini selalu diambil sesuai dengan perubahan ekonomi yang terjadi di dalam maupun di luar Indonesia. Secara umum pengambilan kebijakan ini memiliki 4 tujuan utama, yaitu

• Pertumbuhan Ekonomi

Pengaturan nilai suku bunga dalam kebijakan moneter dapat memacu persaingan dan aktivitas ekonomi sebuah negara. Kebijakan suku bunga bisa membuat nilai mata uang menguat dan meningkatkan posisi mata uang tersebut saat digunakan dalam perdagangan internasional.

Semakin subur ladang perekonomian di dalam dan luar negeri membuat banyak orang mendapatkan imbasnya. Hal seperti peningkatan tingkat pendapatan dan pengurangan pengangguran bisa terjadi. Jika hal ini berjalan lama, pertumbuhan ekonomi negara-pun mampu tercapai.

• Membuka Lapangan Kerja Baru

Seperti yang disinggung di atas, peningkatan kegiatan ekonomi berarti kebutuhan tenaga kerja-pun akan naik. Kenaikan ini tentunya membuat banyak lapangan kerja menjadi tersedia. Contoh saja, melalui kebijakan moneter yang baik, para investor asing banyak yang datang dan membuka perusahaannya di sini. Jika sudah begitu, masyarakat makin mudah mendapat pekerjaan.

• Menciptakan Kestabilan Harga

Harga barang tentu berkaitan dengan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Jumlah uang beredar ini sangat mempengaruhi tingkat inflasi. Selama banyak uang beredar banyak, nilai inflasi akan tinggi. Nilai inflasi inilah yang menimbulkan peningkatan harga. Jika tidak hati – hati dalam mengontrol hal ini, inflasi dapat menyebabkan krisis seperti pada tahun 1998 dan 2008 lalu.

Jika sampai terjadi krisis, harga – harga barang melejit tinggi. Jika sudah begitu banyak orang tidak mampu memenuhi kebutuhannya karena harganya yang tinggi, hal inilah yang menyebabkan tingkat kemiskinan akan meningkat.

• Menjaga Keseimbangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan

Nilai mata uang pasti berbeda tiap negara dan hal ini dipengaruhi oleh keseimbangan neraca pembayaran dan perdagangannya. Keseimbangan ini akan mempengaruhi seberapa besar cadangan devisa, banyak impor dan ekspor yang dilakukan, serta seberapa menariknya negara tersebut sebagai tempat investasi.

Setelah melihat tujuan kebijakan moneter, mari melihat apa saja bentuk kebijakan moneter itu

Jenis Jenis Kebijakan Moneter

Sebetulnya ada 2 jenis kebijakan yang digunakan dalam moneter. Hal ini berbeda berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah 2 kebijakan tersebut

• Kebijakan Moneter Ekspansif

Kebijakan ini adalah kebijakan moneter yang bertujuan untuk menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini digunakan untuk memacu pergerakan ekonomi. Peredaran uang yang banyak akan mendorong masyarakat untuk menggunakan uangnya.

Semakin banyak orang membeli barang, perusahaanpun akan berusaha mengimbangi jumlah produksinya. Dalam proses peningkatan produksi ini, perusahaan akan meningkatkan jumlah pekerjaanya.

Jadi secara tidak langsung kebijakan ini akan meningkatkan lapangan kerja. Semakin banyak orang bekerja artinya semakin banyak orang mendapatkan pendapatan dan keluar dari garis kemiskinan.

• Kebijakan Moneter Kontraktif

Kebijakan ini digunakan untuk mengerem perkembangan moneter ekspansif di atas. Perlu diingat bahwa peredaran uang yang banyak juga memacu harga naik. Masyarakat yang membelanjakan uangnya tentu meningkatkan permintaan barang. Jika permintaan tinggi, harga barang-pun akan tinggi. Jika tidak dikontrol, hal ini bisa membuat krisis.

Untuk mengurangi inflasi ini, kebijakan moneter kontraktif digunakan. Kebijakan ini mencoba mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menjual surat – surat berharga negara. Jika orang – orang membelinya, otomatis uang yang diterima dari hasil pembelian dapat disimpan untuk mengurangi uang beredar.

 

Instrumen Kebijakan Moneter

Instrumen kebijakan moneter adalah alat-alat yang digunakan oleh bank sentral atau otoritas moneter untuk mengimplementasikan kebijakan moneter, baik ekspansif maupun kontraktif. Instrumen kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi dua, yaitu instrumen langsung dan instrumen tidak langsung.

Instrumen langsung adalah instrumen yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar secara langsung, seperti rasio cadangan wajib, imbauan moral, atau kontrol kredit. Instrumen tidak langsung adalah instrumen yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar secara tidak langsung, melalui pengaruhnya terhadap suku bunga, seperti fasilitas diskonto atau operasi pasar terbuka. Berikut adalah beberapa contoh instrumen kebijakan moneter yang umum digunakan:

• Fasilitas diskonto (discount rate), yaitu suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank-bank komersial yang meminjam uang darinya. Fasilitas diskonto berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar, karena menentukan biaya pinjaman bagi bank-bank komersial, yang kemudian berdampak pada suku bunga pasar, permintaan uang, dan penawaran kredit. Jika bank sentral menurunkan fasilitas diskonto, maka jumlah uang yang beredar akan meningkat, dan sebaliknya.
• Operasi pasar terbuka (open market operation), yaitu transaksi jual beli surat berharga antara bank sentral dengan bank-bank komersial atau pasar uang. Operasi pasar terbuka berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar, karena mengubah jumlah uang kas yang dimiliki oleh bank-bank komersial, yang kemudian berdampak pada kemampuan mereka untuk memberikan kredit. Jika bank sentral membeli surat berharga, maka jumlah uang yang beredar akan meningkat, dan sebaliknya.
• Rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio), yaitu persentase dari simpanan nasabah yang harus disimpan oleh bank-bank komersial di bank sentral sebagai cadangan. Rasio cadangan wajib berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar, karena menentukan jumlah uang yang dapat digunakan oleh bank-bank komersial untuk memberikan kredit. Jika bank sentral menurunkan rasio cadangan wajib, maka jumlah uang yang beredar akan meningkat, dan sebaliknya.
• Imbauan moral (moral persuasion), yaitu upaya bank sentral untuk mempengaruhi perilaku bank-bank komersial melalui saran, anjuran, atau himbauan. Imbauan moral berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar, karena mempengaruhi keputusan bank-bank komersial dalam memberikan kredit, menetapkan suku bunga, atau mengelola likuiditas. Jika bank sentral memberikan imbauan moral untuk meningkatkan kredit, maka jumlah uang yang beredar akan meningkat, dan sebaliknya.

Kesimpulan

Kesimpulan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah dua instrumen penting dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi suatu negara.

2. Kebijakan moneter berkaitan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar di pasar keuangan, sedangkan kebijakan fiskal berkaitan dengan pengaturan pendapatan dan pengeluaran pemerintah.

3. Kebijakan moneter dilaksanakan oleh bank sentral, sedangkan kebijakan fiskal diterapkan oleh pemerintah.

4. Kebijakan moneter lebih fokus pada pengaturan uang beredar dan suku bunga, sementara kebijakan fiskal lebih berfokus pada anggaran pemerintah dan pajak.

5. Kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi ekspansif dan kontraktif, tergantung pada arah perubahan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter ekspansif bertujuan untuk merangsang permintaan agregat, sementara kebijakan moneter kontraktif bertujuan untuk menekan permintaan agregat.

6. Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi surplus, defisit, seimbang, atau dinamis, tergantung pada selisih antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal surplus bertujuan untuk mengurangi hutang negara, sementara kebijakan fiskal defisit bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

7. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

8. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal harus saling mendukung dan seimbang, agar tidak terjadi konflik atau ketidaksesuaian antara keduanya.

itulah artikel mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara rinci. Semoga informasi diatas menjadi nilai tambah dan menjadi ilmu bagi para pembaca.